Selasa, 24 Januari 2012

SISTEM TRANSPORTASI HARUS TERINTEGRASI DENGAN PENATAAN RUANG

Penataan Ruang dan sistem transportasi memiliki integritas (keterkaitan-red) yang erat dalam pembentukan ruang. Upaya penyediaan sarana transportasi untuk perkembangan wilayah semestinya mengacu pada Rencana Tata Ruang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Soesantono dalam Dialog Tata Ruang Bersama Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum di Radio Trijaya FM, Rabu (1/6). Bambang menambahkan, seiring perkembangan sebuah wilayah baik secara ekonomi maupun demografis, maka aktivitas transportasi juga semakin meningkat. Jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan timbul permasalahan di bidang transportasi, khususnya kemacetan yang saat ini sering terjadi di kota-kota besar Indonesia. Persoalan kemacetan merupakan masalah krusial transportasi yang sangat terkait dengan penataan ruang. Pertumbuhan wilayah yang menyimpang dari rencana tata ruang atau beralih fungsinya suatu kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Dari fungsi permukiman menjadi kawasan komersial akan menimbulkan dampak, salah satunya kemacetan. Agar lalu lintas di kawasan komersial tersebut dapat berjalan lancar, selain adanya jalan yang lebih luas dan penyediaan lahan untuk parkir, perlu tersedianya Mass Rapid Transit (Sistem Angkutan Massal-red), imbuh Bambang. ”Memang faktor penyebab kemacetan tidak semata masalah tata ruang, ada faktor lainnya seperti sarana prasarana, sistem transportasi, dan perilaku pengguna jalan,” tambahnya. Dosen Transportasi Universitas Trisakti Fransiskus Trisbiantara mengatakan penyelenggaraan MRT di kota-kota besar wajib untuk dilaksanakan. Ditargetkan penyelesaian kegiatan tersebut akan terlaksana pada tahun 2016. Kendala yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan MRT adalah tidak adanya budaya planning, biaya yang mahal, dan perlu konsistensi antar pemangku kepentingan terkait. Selain itu, upaya public hearing (paparan kepada masyarakat-red) tentang Undang-undang Penataan Ruang harus terus dilakukan, agar masukan masyarakat terhadap perbaikan sarana transportasi dapat terfasilitasi. ”Bentuk masukan masyarakat tersebut akan dituangkan dalam Rencana Tata Ruang yang berperan sebagai fasilitator dan komandan pembangunan terpadu seluruh sektor, tegas Trisbiantara. Ada empat alternatif pilihan dalam pemecahan masalahan transportasi. Yakni, penyediaan angkutan umum yang murah dan nyaman, desentralisasi strategi, peralihan dari angkutan pribadi menuju angkutan massal, dan pembatasan lalu lintas. Khusus untuk desentralisasi strategi, pemecahan konsentrasi kegiatan dari pusat kota ke wilayah pinggiran merupakan upaya pemerataan. ”Sehingga kemacetan yang sering terjadi di pusat kota akibat penggunaan waktu, jalur, dan banyaknya pemakaian kendaraan pribadi dalam waktu yang sama dapat diminimalisir,” ungkap Tris. Menurut Trisbiantara, sebagai upaya untuk mewujudkan kota yang nyaman dan aman ke depan, dapat dilaksanakan development impact fee (keterkaitan antara tata ruang dengan transportasi), dimana pelaku yang ingin membangun kegiatan komersial dapat dikenakan retribusi lebih besar. ”Dalam pelaksanaannya hampir sama dengan pemberian mekanisme insentif-disinsentif seperti yang tertuang dalam UUPR,” tandas Tris. (hms taru)
Sumber : www.pu.go.id

Jumat, 06 Januari 2012

KECAMATAN KELISOKE

1. Ds. Detuara
2. Ds. Taniwoda
3. Ds. Tanalngi
4. Ds. Ndenggarongge
5. Ds. Kuru
6. Ds. Nggumbelaka
7. Ds. Wologai Timur
8. Ds. Mukureku
9. Ds. Ndikosapu
10. Ds. Kurusare



Generasi Muda Perlu Pahami Penataan Ruang



Pemberian materi bidang penataan ruang dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah merupakan hal penting. Selain merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah juga menunjukkan kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya penanaman pemahaman muatan ini bagi generasi muda. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Ruchyat Deni Djakapermana dalam Seminar "Sosialisasi Konsep Awal Muatan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang dalam Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah" di Jakarta (15/12).

Lebih lanjut Ruchyat mengatakan, di tahun 2011 ini, Ditjen Penataan Ruang berupaya merumuskan konsep awal muatan bidang penataan ruang dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Konsep tersebut merupakan tahapan awal dari keseluruhan skenario pengembangan muatan bidang penataan ruang dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, yang direncanakan pada tahun 2012 akan ditindaklanjuti dengan uji coba dan evaluasi serta tahun 2013 diharapkan dapat diterapkan.

Muatan konsep awal tersebut terdiri atas materi terkait manusia dan kehidupan, karakteristik sosial ekonomi kehidupan, pengertian tata ruang, pemanfaatan dan pengalokasian ruang untuk kehidupan, esensi penataan ruang untuk pembangunan, tujuan dasar penataan ruang untuk kehidupan, perencanaan tata ruang, pertimbangan dasar perencanaan tata ruang, ruang lingkup perencanaan tata ruang, hirarki perencanaan, skala ruang lingkup rencana tata ruang, proses dan produk perencanaan tata ruang, rencana tata ruang, peran masyarakat dalam p enataan ruang, serta pelanggaran dan sanksi.

Pentingnya memberikan pemahaman materi bidang penataan ruang kepada masyarakat, termasuk kepada pelajar sekolah dasar dan menengah yang dikemas dalam bentuk kurikulum sekolah, merupakan pelaksanaan fungsi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah maupun masyarakat, dimana salah satunya dilakukan melalui pendidikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pakar Pendidikan Prof. Arif Rahman menyampaikan bahwa pendekatan pemahaman terkait materi bidang penataan ruang kepada para pelajar sebaiknya menekankan keseimbangan antara praktik dan teori. Pemahaman awal dimulai dari bagaimana melihat tata ruang di lingkungan sekitar, seperti di kelas, sebelum pelajar diajak untuk melihat konsep tata ruang dalam konteks yang lebih luas (wilayah dan kota). "Melalui proses pendidikan sejak dini kepada para pelajar sekolah dasar dan menengah, maka outcome yang diharapkan adalah perubahan paradigma perilaku dalam penataan ruang," tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh pakar perencanaan wilayah dan kota, perwakilan Kementerian Pendidikan Nasional, perwakilan Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Suku Dinas Pendidikan Menengah di lingkungan DKI Jakarta, perwakilan SD, SMP, dan SMA/SMK Jakarta dan Bandung, maupun pejabat serta staf di lingkungan Ditjen Penataan Ruang.(al/nik)

Sumber : admintaru_161211

Kamis, 05 Januari 2012

KECAMATAN DETUKELI

1. Ds. Detukeli
2. Ds. Detumbewa
3. Ds. Kanganara
4. Ds. Kebesani
5. Ds. Maurole Selatan
6. Ds. Ndikosapu
7. Ds. Nggesa
8. Ds. Nggesabiri
9. Ds. Nida
10. Ds. Ungu
11. Ds. Watunggere
12. Ds. Watunggere Marilonga
13. Ds. Wolomuku

KECAMATAN MAUKARO

1. Ds. Kebirangga Selatan
2. Ds. Kamubheka
3. Ds. Kebirangga
4. Ds. Boafeo
5. Ds. Magekapa
6. Ds, Nabe
7. Ds. Kobaleba
8. Ds. Mundinggasa
9. Ds. Kolikapa
10. Ds, Kebirangga Tengah

KECAMATAN KOTABARU

1. Ds. Tanalangi
2. Ds. Taniwoda
3. Ds. Detuara
4. Ds. Tiwusora
5. Ds. Hangalande
6. Ds. Tou Timur
7. Ds. Tou
8. Ds. Niopanda
9. Ds. Loboniki
10. Ds. Ndondo
11. Kel. Kotabaru
12. Ds. Tou Barat
13. Ds. Rangalaka
14. Ds. Liselande

KECAMATAN MAUROLE

1. Ds. Ranokolo Selatan
2. Ds. Ranokolo
3. Ds. Keliwumbu
4. Ds. Mausambi
5. Kel. Maurole
6. Ds. Watukamba
7. Ds. Aewora
8. Ds. Detuwulu
9. Ds. Otogedu

KECAMATAN WEWARIA

1. Ds. Mbotulaka
2. Ds. Muksaki
3. Ds. Aemuri
4. Ds. Ekoae
5. Ds. Ratewati
6. Ds. Mautenda Barat
7. Ds. mautenda
8. Ds. Wewaria
9. Ds. Fataatu
10. Ds. Fataatu Timur
11. Ds. Nuangenda
12. Ds. Welamosa
13. Ds. Tanali
14. Ds. Detubela
15. Ds. Numba
16. Ds. Kelitembu
17. Ds. Aelipo

KECAMATAN NDONA TIMUR

1. Ds. Kurulimbu
2. Ds. Kurulimbu Selatan
3. Ds. Sokoria
4. Ds. Demulaka
5. Ds. Ngguwa
6. Ds. Roga

KECAMATAN LIO TIMUR

1. Ds. Hobatuwa
2. Kel. Watuneso
3. Ds. Wolosambi
4. Ds. Liabeke
5. Ds. Wololele A
6. Ds. Detupera
7. Ds. Woloaro
8. Ds. Fatamari

KECAMATAN WOLOJITA

1. Ds. Nuamulu
2. Ds. Nggela
3. Ds. Pora
4. Kel. Wolojita
5. Ds. Tenda
6. Ds. Wiwipemo

KECAMATAN NDORI

1. Ds. Kelisamba
2. Ds. Serandori
3. Ds. Maubasa
4. Ds. Wonda
5. Ds. Maubasa Timur

KECAMATAN WOLOWARU

1. Ds. Mbuliwaralau Utara
2. Ds. Mbuliwaralau
3. Ds. Wolosoko
4. Ds. Bokasape Timur
5. Kel. Bokasape
6. Ds. Wolokoli
7. Ds. Jopu
8. Ds. Mbuliloo
9. Ds. Rindiwawo
10. Ds. Lisedetu
11. Ds. Nualise
12. Ds. Liselowobora
13. Ds. Likanaka
14. Ds. Nakambara
15. Ds. Niramesi

KECAMATAN KELIMUTU

1. Ds. Pemo
2. Ds. Woloara
3. Ds. Koanara
4. Ds. Nuamuri
5. Ds. Nuamuri Barat
6. Ds. Nduaria
7. Ds. Kuru
8. Ds. Ndenggarongge

KECAMATAN DETUSOKO

1. Ds. Nuaone
2. Ds. Ranga
3. Ds. Wolomage
4. Ds. Golulada
5. Ds. Rateroru
6. Ds. Dile
7. Ds. Roa
8. Ds. Wolotolo
9. Ds. Wolotolo Tengah
10. Ds. Randoria
11. Ds. Wolomasi
12. Ds. Saga
13. Ds. Ndito
14. Ds. Niowula
15. Ds. Wolofeo
16. Ds. Sipi Jena
17. Ds. Detusoko Barat
18. Kel. Detusoko
19. Ds. Wologai
20. Ds. Wologai Tengah
21. Ds. Wologai Timur
22. Ds. Nggumbelaka
23. Ds. Mukureku
24. Ds. Turunalu

KECAMATAN PULAU ENDE

1. Ds. Ndoriwoy
2. Ds. Rendoraterua
3. Ds. Paderape
4. Ds. Aejeti
5. Ds. Puutara
6. Ds. Rorurangga
7. Ds. Redodori

KECAMATAN NDONA

1. Kel. Nanganesa
2. Kel. Onelako
3. Ds. Manulondo
4. Ds. Wolotopo
5. Ds. Wolotopo Timur
6. Ds. Ngalupolo
7. Ds. Reka
8. Ds. Kekasewa
9. Ds. Wolokota
10. Ds. Nila
11. Ds. Ngaluroga
12. Ds. Puutuga
13. Ds. Kelikiku
14. Kel. Lokoboko

Rabu, 04 Januari 2012

KECAMATAN ENDE TIMUR

1. Kel. Mautapaga
2. Kel. Rewarangga
3. Kel. Rewarangga Selatan
4. Ds. Kedebodu
5. Ds. Ndungga
6. Ds. Tiwutewa

KECAMATAN ENDE TENGAH

1. Kel. Potulando
2. Kel. Onekore
3. Kel. Kelimutu
4. Kel. Paupire

KECAMATAN ENDE UTARA

1. Kel. Kotaraja
2. Kel. Kotaratu
3. Kel. Roworena
4. Ds. Gheoghoma
5. Ds. Watusipi
6. Ds. Borokanda

KECAMATAN ENDE SELATAN

1. Kel. Paupanda
2. Kel. Rukunlima
3. Kel. Mbongawani
4. Kel. Tetandara
5. Kel. Tanjung

KECAMATAN NANGAPANDA

1. Ds. Ondorea
2. Kel. Ndorurea
3. Ds. Zozozea
4. Ds. Nggorea
5. Ds. Raporendu
6. Ds. Rapowawo
7. Ds. Bheramari
8. Ds. Kerirea
9. Ds. Tendarea
10. Ds. Watumite
11. Ds. Tendambepa
12. Ds. Ondorea Barat
13. Ds. Tiwerea
14. Ds. Ndorurea I
15. Ds. Ndetuzea
16. Ds. Sanggarhorho
17. Ds. Penggajawa
18. Ds. Jegharangga

KECAMATAN ENDE

1. Ds. Ndetundora I
2. Ds. Randotonda
3. Ds. Raburia
4. Ds. Tomberabu I
5. Ds. Tomberabu II
6. Ds. Tinabani
7. Ds. Wologai
8. Ds. Mbotutenda
9. Ds. Ja Mokeasa
10. Ds. Ndetundora II
11. Ds. Emburia
12. Ds. Riaraja
13. Ds. Wolokaro
14. Ds. Rukuramba
15. Ds. Nakuramba
16. Ds. Ndetondora II
17. Ds. Tonggopapa
18. Ds. Uzuramba